Format Nomor Surat_ Urutan, Kode, Cara Membuat, dan Contohnya

Format Nomor Surat: Urutan, Kode, Cara Membuat, dan Contohnya

LOGO INOFFICE-WHITE
banner maya

Persuratan Digital Biar Kerja Makin Cepat

Kelola surat masuk–keluar, disposisi, dan arsip lebih rapi dalam satu sistem.

Format nomor surat umumnya terdiri atas nomor urut, kode atau klasifikasi surat, identitas unit kerja, bulan, dan tahun. Contohnya:

001/ADM/SDM/VIII/2026

Namun, susunan tersebut bukan format yang berlaku universal. Setiap pemerintahan, BUMN, kampus, perusahaan swasta, maupun perbankan dapat memiliki ketentuan penomoran sendiri berdasarkan tata naskah dinas, SOP, atau kebijakan administrasi yang berlaku.

Karena itu, membuat nomor surat bukan sekadar menentukan angka urut, tetapi juga memastikan setiap surat memiliki identitas yang konsisten dan mudah ditelusuri.

Apa Itu Nomor Surat?

Nomor surat adalah identitas administratif yang diberikan pada surat resmi untuk membedakannya dari dokumen lain.

Dalam pengelolaan surat, nomor tersebut membantu organisasi melakukan pencatatan, pencarian, pengarsipan, serta pelacakan dokumen.

Untuk memahami prosesnya lebih jauh, baca juga Panduan Penomoran Surat Resmi

Bagaimana Format Nomor Surat yang Benar?

Tidak ada satu susunan yang wajib digunakan oleh seluruh organisasi. Salah satu struktur yang dapat digunakan sebagai ilustrasi adalah:

Nomor Urut/Kode Surat/Unit Kerja/Bulan/Tahun

Contoh:

015/UND/SDM/VIII/2026

Artinya:

KomponenContohKeterangan
Nomor urut015Urutan penerbitan surat
Kode suratUNDIdentitas atau klasifikasi jenis surat
Unit kerjaSDMUnit yang menerbitkan surat
BulanVIIIBulan penerbitan
Tahun2026Tahun penerbitan

Penggunaan kode, tanda pemisah, angka Romawi, serta urutan komponennya dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing organisasi.

Apakah Format Nomor Surat Setiap Instansi Sama?

Tidak selalu.

Organisasi dapat menetapkan format penomoran surat berdasarkan struktur organisasi, klasifikasi dokumen, jenis surat, dan kebutuhan administrasinya.

Bagi instansi pemerintahan, tata naskah dinas juga perlu memperhatikan regulasi yang berlaku. Salah satu rujukan resminya adalah Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, yang juga mengakomodasi penyelenggaraan tata naskah dinas melalui media elektronik.

Artinya, kode seperti “UND”, “ST”, atau kode numerik tertentu tidak sebaiknya dianggap sebagai standar nasional untuk semua organisasi jika tidak ditetapkan dalam pedoman yang berlaku pada organisasi tersebut.

Contoh Format Nomor Surat Berdasarkan Organisasi

Berikut beberapa contoh nomor surat yang bersifat ilustratif:

Pemerintahan

012/KLASIFIKASI/UNIT/VIII/2026

Kode dan susunannya perlu mengikuti tata naskah dinas serta klasifikasi yang berlaku pada instansi terkait.

BUMN/BUMD

025/ADM/DIV-UMUM/VIII/2026

Unit kerja dapat dicantumkan agar asal surat lebih mudah diidentifikasi.

Kampus

031/AKD/UNIV/VIII/2026

Format dapat membedakan surat akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, atau administrasi lainnya.

Perusahaan Swasta

045/HRD/ABC/VIII/2026

Kode dapat mengikuti departemen, jenis dokumen, atau struktur administrasi perusahaan.

Perbankan

018/OPS/UNIT/VIII/2026

Penomoran sebaiknya mengikuti SOP dan tata kelola dokumen internal bank.

Catatan: Seluruh contoh di atas merupakan ilustrasi, bukan format baku yang wajib digunakan.

Cara Membuat Nomor Surat yang Benar

Agar penulisan nomor surat lebih konsisten, organisasi dapat menerapkan langkah berikut:

  1. Tentukan jenis surat, misalnya surat undangan, tugas, pemberitahuan, atau keputusan.
  2. Periksa kode atau klasifikasi surat berdasarkan pedoman organisasi.
  3. Tentukan nomor urut dan pastikan belum digunakan.
  4. Masukkan identitas unit kerja apabila diwajibkan.
  5. Tambahkan periode, seperti bulan dan tahun sesuai format organisasi.
  6. Catat nomor surat dalam agenda atau aplikasi persuratan.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Penomoran Surat

Penomoran manual dapat menimbulkan masalah, terutama ketika banyak unit menerbitkan surat secara bersamaan.

Kesalahan yang perlu dihindari antara lain:

  • nomor surat ganda;
  • kode surat tidak sesuai;
  • format berbeda antarunit;
  • nomor yang sudah digunakan dipakai kembali;
  • nomor surat terlewat tanpa keterangan;
  • perubahan nomor tidak memiliki histori;
  • pencatatan hanya tersimpan pada file pribadi admin.

Masalah tersebut dapat menyulitkan pencarian dokumen dan pengendalian administrasi.

Bagaimana Mengelola Nomor Surat dalam Jumlah Besar?

Mengandalkan spreadsheet atau pencatatan manual membuat staf harus mengecek nomor terakhir setiap kali membuat surat.

Pada organisasi dengan volume surat tinggi, proses ini meningkatkan risiko duplikasi dan ketidakkonsistenan.

Solusinya adalah menggunakan aplikasi persuratan dengan penomoran otomatis.

inOffice Persuratan, misalnya, mendukung pembuatan nomor sesuai format organisasi, pengelolaan surat keluar, proses review dan approval, arsip digital, tracking, hak akses, serta audit trail.

Pelajari lebih lanjut melalui halaman Aplikasi Persuratan inOffice

FAQ tentang Format Nomor Surat

Apakah nomor surat harus dimulai dari 001?

Tidak selalu. Mekanisme nomor awal dan periode pengulangannya mengikuti kebijakan organisasi.

Apakah nomor surat kembali ke 001 setiap tahun?

Bisa, tetapi bukan ketentuan universal. Organisasi perlu mengikuti SOP penomoran yang telah ditetapkan.

Apakah bulan harus menggunakan angka Romawi?

Tidak wajib untuk semua organisasi. Bulan dapat ditulis sesuai format yang ditentukan dalam tata naskah dinas atau SOP internal.

Apakah kode nomor surat setiap organisasi sama?

Tidak. Kode dapat berbeda berdasarkan jenis surat, unit kerja, klasifikasi arsip, dan kebijakan organisasi.

Apa perbedaan nomor surat dan nomor agenda?

Nomor surat menjadi identitas surat yang diterbitkan, sedangkan nomor agenda digunakan untuk membantu pencatatan atau registrasi surat dalam proses administrasi.

Kesimpulan

Format nomor surat membantu organisasi menjaga identitas, keteraturan, dan keterlacakan dokumen. Struktur seperti nomor urut, kode surat, unit kerja, bulan, dan tahun dapat digunakan, tetapi format sebenarnya harus mengikuti ketentuan masing-masing organisasi.

Untuk pemerintahan, BUMN/BUMD, kampus, perusahaan swasta, maupun perbankan dengan volume surat tinggi, standardisasi dan otomatisasi penomoran dapat mengurangi risiko nomor ganda serta mempermudah pengelolaan arsip.

Kelola Penomoran Surat Lebih Praktis dengan inOffice

Masih mengecek nomor terakhir secara manual setiap kali membuat surat?

inOffice Persuratan membantu organisasi mengelola surat masuk, surat keluar, disposisi, approval, penomoran otomatis, tracking, hingga arsip digital dalam satu sistem. Nomor surat dapat disesuaikan dengan format yang digunakan organisasi.

Konsultasikan kebutuhan persuratan organisasi Anda bersama PT Integra Teknologi Solusi.

Referensi:
Arsip Nasional Republik Indonesia — Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Lihat regulasi di JDIH ANRI