Digitalisasi layanan perbankan membawa kemudahan bagi nasabah, tetapi juga memperluas permukaan serangan siber. Aplikasi mobile banking, API, cloud, jaringan internal, hingga integrasi pihak ketiga perlu dilindungi dengan kontrol keamanan yang memadai.
Namun, memiliki firewall, SIEM, prosedur incident response, atau sistem backup belum otomatis menunjukkan bahwa lingkungan TI sudah aman. Bank perlu mengetahui apakah seluruh kontrol tersebut benar-benar bekerja ketika ancaman muncul.
Di sinilah security assessment bank diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan siber berdasarkan risiko, implementasi, serta bukti operasional yang tersedia.
Apa Itu Security Assessment Bank?
Security assessment bank adalah proses sistematis untuk menilai kondisi keamanan siber bank melalui evaluasi terhadap risiko, desain kontrol, implementasi, dan efektivitas operasionalnya.
Assessment tidak hanya menjawab pertanyaan, “Apakah bank sudah memiliki kontrol keamanan?”, tetapi juga, “Apakah kontrol tersebut efektif mengurangi risiko?”
Sebagai contoh, keberadaan prosedur backup belum cukup. Assessment perlu memastikan backup dilakukan sesuai jadwal, dilindungi dengan tepat, diuji melalui proses restore, dan mampu mendukung target pemulihan ketika insiden terjadi.
Mengapa Security Assessment Penting bagi Perbankan?
Bank mengelola sistem kritis dan data sensitif dalam jumlah besar. Gangguan keamanan dapat berdampak terhadap operasional, nasabah, reputasi, hingga kepatuhan.
OJK melalui SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum mengatur berbagai aspek, mulai dari penilaian risiko inheren, penerapan manajemen risiko keamanan siber, proses ketahanan siber, hingga pengujian keamanan siber.
Selain itu, PADK OJK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, yang berlaku sejak 1 Maret 2026, menjadi pedoman penyelenggaraan TI bagi bank umum.
Security assessment membantu bank:
mengidentifikasi kelemahan sebelum dimanfaatkan penyerang;
mengetahui kontrol yang belum efektif;
memprioritaskan perbaikan berdasarkan risiko;
meningkatkan kesiapan menghadapi insiden;
mendukung kebutuhan audit dan kepatuhan; serta
menyediakan informasi yang lebih objektif bagi manajemen.
Kontrol Apa Saja yang Dinilai?
Ruang lingkup security assessment perbankan dapat berbeda berdasarkan profil risiko dan sistem yang dinilai. Namun, beberapa area berikut umumnya menjadi perhatian utama.
1. Tata Kelola dan Manajemen Risiko Siber
Assessment mengevaluasi kebijakan, pembagian tanggung jawab, pengelolaan risiko, risk register, pelaporan kepada manajemen, hingga awareness keamanan.
Kontrol tidak cukup hanya terdokumentasi. Perlu dipastikan bahwa kebijakan benar-benar dijalankan dan dimonitor secara konsisten.
2. Identity and Access Management
Area ini mencakup pengelolaan akun pengguna, privileged access, segregation of duties, multi-factor authentication, review hak akses, dan proses pencabutan akses.
Sebagai contoh, bank dapat memiliki kebijakan MFA, tetapi assessment mungkin menemukan beberapa privileged account yang belum menerapkannya.
3. Keamanan Infrastruktur, Aplikasi, dan Data
Assessment dapat mencakup:
segmentasi jaringan dan firewall;
hardening serta patch management;
endpoint security;
keamanan aplikasi dan API;
secure software development lifecycle;
enkripsi dan key management; serta
klasifikasi dan perlindungan data.
4. Vulnerability Management dan Security Testing
Bank perlu memiliki mekanisme untuk menemukan, memprioritaskan, memperbaiki, dan menguji kembali kerentanan.
Vulnerability assessment dan penetration testing dapat menjadi bagian dari security assessment. Keduanya berfokus pada kelemahan teknis, sedangkan security assessment memiliki cakupan lebih luas terhadap people, process, dan technology.
Baca juga: Perbedaan Penetration Testing dan Vulnerability Assessment.
5. Security Monitoring dan Incident Response
Assessment menilai kemampuan bank mendeteksi dan merespons ancaman melalui logging, SIEM, SOC, alert management, incident response plan, CSIRT, hingga simulasi penanganan insiden.
Pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah monitoring tersedia, melainkan apakah aktivitas mencurigakan dapat dideteksi dan dieskalasikan tepat waktu.
6. Business Continuity dan Disaster Recovery
Keberadaan BCP, DRP, serta backup belum menjamin layanan dapat dipulihkan.
Assessment perlu melihat hasil pengujian restore, failover, RTO/RPO, kesiapan lokasi pemulihan, serta tindak lanjut atas hasil simulasi.
Bagaimana Efektivitas Kontrol Keamanan Siber Diukur?
Security assessment sebaiknya menggunakan pendekatan berbasis bukti atau evidence-based assessment.
Design Effectiveness
Apakah desain kontrol sesuai dengan risiko yang ingin dikendalikan?
Implementation Effectiveness
Apakah kontrol tersebut benar-benar telah diterapkan pada sistem dan proses yang relevan?
Operating Effectiveness
Apakah kontrol berjalan secara konsisten dan efektif selama periode yang dinilai?
Evidence dapat berupa konfigurasi sistem, log, tiket insiden, laporan monitoring, risk register, hasil vulnerability assessment, approval, hingga dokumentasi pengujian.
Hasil akhirnya kemudian dikaitkan dengan tingkat risiko sehingga bank dapat menentukan prioritas perbaikan.
Tahapan Security Assessment Bank
Pelaksanaan assessment umumnya terdiri dari beberapa tahap:
Planning dan scoping, menentukan sistem, aplikasi, proses, serta unit yang dinilai.
Document review, memeriksa kebijakan, prosedur, risk register, arsitektur, dan dokumen pendukung.
Interview dan walkthrough, memvalidasi implementasi kontrol.
Technical verification, melakukan pemeriksaan konfigurasi atau security testing jika diperlukan.
Gap dan risk analysis, menentukan kelemahan serta dampak risikonya.
Reporting, menyusun temuan, rekomendasi, dan remediation roadmap.
Output assessment idealnya tidak berhenti pada daftar kelemahan, tetapi memberikan prioritas tindakan yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan security posture.
Security Assessment dalam Konteks KKS
Untuk aktivitas yang berada dalam lingkup pengaturan Bank Indonesia, PBI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber mengatur kerangka KKS yang antara lain mencakup tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan pemulihan.
Regulasi tersebut berlaku bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi Bank Indonesia. Karena itu, penerapan regulasi perlu disesuaikan dengan status dan aktivitas institusi.
Security assessment maupun audit KKS dapat membantu organisasi melihat gap antara ketentuan, desain kontrol, dan implementasi aktual.
Tingkatkan Efektivitas Kontrol melalui Cyber Security Services
Kontrol keamanan yang lengkap belum tentu efektif apabila tidak diuji secara objektif. Security assessment memberikan gambaran mengenai area yang sudah memadai, kelemahan yang perlu diperbaiki, serta risiko yang harus menjadi prioritas.
Jika perusahaan atau institusi perbankan Anda ingin melakukan security assessment, audit keamanan siber, maupun audit KKS, Cyber Security Services dapat membantu melakukan evaluasi berbasis risiko dan bukti, mengidentifikasi gap, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang terukur.
Konsultasikan kebutuhan Cyber Security Services untuk mengetahui seberapa efektif kontrol keamanan siber organisasi Anda dan menentukan langkah peningkatan keamanan yang tepat.
