Digitalisasi layanan perbankan membuat bank semakin bergantung pada aplikasi, API, jaringan, cloud, pusat data, serta penyedia teknologi pihak ketiga. Kondisi tersebut meningkatkan efisiensi layanan, tetapi sekaligus memperluas risiko keamanan siber yang harus dikelola.
Karena itu, bank tidak cukup hanya memiliki firewall, kebijakan keamanan, atau prosedur tertulis. Bank perlu memastikan bahwa setiap kontrol benar-benar diterapkan dan didukung evidence yang memadai.
Jasa cybersecurity compliance membantu bank mengevaluasi kesesuaian antara regulasi, kebijakan internal, implementasi kontrol, dan bukti penerapannya sehingga compliance gap dapat ditemukan sebelum berkembang menjadi temuan audit atau risiko yang lebih besar.
Apa Itu Cybersecurity Compliance Assessment?
Cybersecurity compliance assessment adalah proses sistematis untuk menilai apakah tata kelola, proses, teknologi, dan kontrol keamanan siber organisasi telah memenuhi kriteria atau regulasi yang menjadi acuan.
Assessment biasanya memetakan:
Requirement → Control → Implementasi → Evidence → Gap → Rekomendasi
Artinya, pemeriksaan tidak berhenti pada keberadaan dokumen.
Compliance Bukan Sekadar Memiliki Kebijakan
Sebagai contoh, bank mungkin sudah memiliki kebijakan yang mewajibkan review akses pengguna secara berkala.
Assessor tidak hanya memastikan dokumen tersebut tersedia, tetapi juga memeriksa apakah:
review benar-benar dilakukan;
seluruh akun kritikal telah diperiksa;
hasil review terdokumentasi;
akses yang tidak diperlukan telah dicabut; dan
temuan ditindaklanjuti.
Pendekatan berbasis evidence inilah yang membuat cybersecurity compliance assessment dapat memberikan gambaran kondisi kontrol yang lebih objektif.
Mengapa Cybersecurity Compliance Penting bagi Bank?
Untuk Bank Umum, OJK menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketahanan dan keamanan siber diatur melalui SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022.
SEOJK 29/2022 mencakup antara lain penilaian risiko inheren keamanan siber, penerapan manajemen risiko, proses ketahanan siber, penilaian tingkat maturitas, pengujian keamanan siber, serta penanganan insiden. Penilaian risiko inheren juga dilakukan secara tahunan untuk posisi akhir Desember.
Karena itu, compliance perlu dipandang sebagai bagian dari tata kelola risiko, bukan sekadar aktivitas administratif.
Gap dapat muncul karena:
kontrol hanya diterapkan pada sebagian sistem;
evidence tidak tersedia atau tidak lengkap;
kebijakan tidak sesuai praktik aktual;
vulnerability belum ditindaklanjuti;
ownership kontrol tidak jelas; atau
prosedur sudah tersedia tetapi belum pernah diuji.
Apa Saja yang Dinilai dalam Cybersecurity Compliance Assessment?
Ruang lingkup assessment dapat disesuaikan dengan regulasi, profil risiko, dan lingkungan TI bank.
1. Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Assessment dapat mengevaluasi kebijakan keamanan siber, struktur organisasi, pembagian tanggung jawab, risk register, pelaporan kepada manajemen, serta mekanisme pemantauan risiko.
2. Identifikasi Aset, Ancaman, dan Kerentanan
SEOJK 29/2022 mengatur proses ketahanan siber yang meliputi identifikasi aset, ancaman dan kerentanan, pelindungan aset, deteksi insiden, serta penanggulangan dan pemulihan insiden.
Assessment dapat memeriksa asset inventory, vulnerability management, secure configuration, patch management, dan hasil security testing.
3. Perlindungan Sistem dan Data
Area yang diperiksa dapat mencakup:
identity and access management;
privileged access;
network security;
endpoint security;
enkripsi;
backup;
pengamanan data; dan
pengelolaan keamanan pihak ketiga.
4. Monitoring dan Incident Response
Assessor juga dapat mengevaluasi security log, mekanisme monitoring, alert management, incident response plan, BCP/DRP, hingga proses recovery.
Evidence Apa yang Perlu Dipersiapkan?
Evidence membantu membuktikan bahwa kontrol benar-benar dijalankan.
Contohnya meliputi:
kebijakan dan SOP keamanan;
risk register;
inventaris aset;
access review;
daftar privileged account;
laporan vulnerability assessment;
penetration testing report;
patching report;
security incident register;
hasil pengujian BCP/DRP; dan
corrective action plan.
Evidence yang baik bukan hanya tersedia, tetapi juga relevan dengan periode dan scope assessment.
Bagaimana Proses Jasa Cybersecurity Compliance Dilakukan?
Secara umum, prosesnya terdiri dari:
Scoping untuk menentukan regulasi, sistem, unit, dan periode assessment.
Document request untuk mengumpulkan dokumen dan evidence.
Review untuk memetakan requirement dengan implementasi kontrol.
Interview dan walkthrough untuk memvalidasi proses aktual.
Gap analysis untuk menentukan ketidaksesuaian dan tingkat risiko.
Reporting untuk menyusun temuan, rekomendasi, serta prioritas remediation.
Hasil akhirnya bukan sekadar daftar kekurangan, tetapi dasar bagi bank untuk menentukan langkah perbaikan secara terukur.
Apa Output Cybersecurity Compliance Assessment?
Deliverable dapat mencakup:
executive summary;
compliance matrix;
daftar compliance gap;
risk rating;
mapping evidence;
rekomendasi perbaikan;
remediation roadmap; dan
corrective action plan.
Output tersebut membantu fungsi IT Security, Risk Management, Compliance, Internal Audit, hingga manajemen memperoleh gambaran kondisi keamanan secara lebih terstruktur.
Cybersecurity Compliance Assessment Berbeda dengan Penetration Testing
Penetration testing berfokus pada pengujian apakah kelemahan teknis dapat dieksploitasi.
Cybersecurity compliance assessment memiliki ruang lingkup lebih luas karena menilai people, process, technology, governance, dan evidence.
Karena itu, penetration testing dapat menjadi salah satu evidence atau metode pengujian dalam assessment, tetapi tidak menggantikan keseluruhan proses audit keamanan.
Baca juga: Cybersecurity Audit untuk Bank: Dari Evaluasi Kontrol hingga Rencana Perbaikan dan Audit Security Services: Panduan Lengkap Audit Keamanan Siber Perusahaan.
Kapan Bank Membutuhkan Jasa Cybersecurity Compliance?
Bank dapat mempertimbangkan independent assessment ketika:
akan menghadapi audit atau evaluasi;
belum mengetahui gap terhadap regulasi;
membutuhkan validasi atas self-assessment;
terdapat perubahan besar pada sistem atau layanan digital;
banyak temuan keamanan belum diselesaikan;
membutuhkan remediation roadmap; atau
ingin memperoleh perspektif independen terhadap efektivitas kontrol.
Perkuat Compliance melalui Cyber Security Services
Cybersecurity compliance yang efektif bukan sekadar memenuhi checklist. Bank perlu memastikan bahwa kontrol keamanan berjalan, memiliki evidence yang dapat diverifikasi, dan setiap gap memiliki tindak lanjut yang jelas.
Melalui Cyber Security Services, organisasi dapat memperoleh dukungan untuk cybersecurity compliance assessment, evaluasi kontrol keamanan, risk assessment, vulnerability assessment, penetration testing, hingga audit KKS sesuai ruang lingkup dan ketentuan yang relevan.
Konsultasikan kebutuhan jasa cybersecurity compliance dan audit security services untuk mengetahui kondisi keamanan saat ini, menemukan compliance gap, serta menyusun prioritas perbaikan secara lebih terstruktur.
