integrasolusi.com – Dalam 10 tahun terakhir, ada lebih dari 3 juta perusahaan baru yang muncul di Indonesia. Didukung Undang-Undang Cipta Kerja, proses pendirian hingga pengesahan dokumen perusahaan pun makin sederhana. Anda bisa menemukan contoh alur pengesahan dokumen perusahaan dengan mudah dari berbagai sumber. Simak pembahasan selengkapnya mengenai validasi dokumen tersebut berikut ini.
Isi Artikel
Jenis Dokumen Perusahaan yang Perlu Disahkan
Sebelum mempelajari proses validasi dokumen, Anda harus mengetahui definisi dan jenis-jenisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, dokumen perusahaan merupakan data, catatan, maupun keterangan yang diterima atau dibuat perusahaan serta berkaitan dengan kegiatan operasional bisnis. Bentuk dokumen bisa tertulis, tercetak, atau tercantum secara digital untuk dibaca, dilihat, maupun didengar.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 juga menyebutkan dua jenis dokumen perusahaan yang diakui oleh negara. Jenis pertama adalah dokumen keuangan, yaitu bukti pembukuan dan data pendukung administrasi. Fungsi dari dokumen keuangan, yakni menunjukkan bukti kegiatan usaha, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan perusahaan.
Jenis dokumen perusahaan yang kedua melingkupi berkas selain urusan keuangan, misalnya peraturan tertulis dan perizinan usaha. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan finansial, dokumen tersebut sangat penting, terlebih untuk perusahaan baru berdiri. Pasalnya, salah satu indikator profesionalisme perusahaan adalah upayanya dalam merapikan administrasi.
Contoh Proses Pengesahan Dokumen Perusahaan
Ada banyak contoh alur pengesahan dokumen yang bisa Anda pelajari, misalnya nomor induk berusaha (NIB), akta, serta peraturan perusahaan. Tujuan pengesahan dokumen tersebut, salah satunya supaya memiliki kekuatan hukum. Sebagai contoh alur pengesahan dokumen perusahaan, berikut ini tahapan permohonan validasi peraturan perusahaan.
- Pada tahapan awal, Anda harus mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada pejabat kepala SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten, kota, provinsi, atau direktur jenderal.
- Selanjutnya, lengkapi permohonan dengan berkas-berkas yang diminta oleh instansi berwenang, misalnya NIB, KTP pengurus, dan salinan peraturan perusahaan.
- Berikutnya, pengecekan dokumen perusahaan beserta syarat-syaratnya akan dilakukan oleh pejabat bidang ketenagakerjaan.
- Terakhir, Anda akan menerima pengesahan dari pejabat berwenang. Dengan diterimanya pengesahan tersebut, peraturan perusahaan bisa diterapkan.
Demikian pembahasan seputar contoh alur pengesahan dokumen perusahaan yang harus Anda ketahui. Semoga bisa dijadikan rujukan.
