Dampak Negatif Pemakaian ATK oleh Instansi Pemerintah dan Implikasi Kebijakan Efisiensi 90%

integrasolusi.com – Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan salah satu kebutuhan operasional yang tidak terpisahkan dalam instansi pemerintahan. Namun, pemakaian ATK yang tidak terkendali sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi anggaran maupun lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 menetapkan kebijakan efisiensi belanja ATK hingga 90%. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu serta mendorong penggunaan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran ATK: Solusi Digitalisasi dengan Aplikasi Persuratan dan Repository Dokumen

Dampak Negatif Pemakaian ATK yang Berlebihan

1. Pemborosan Anggaran Negara

Setiap tahunnya, instansi pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pembelian ATK, mulai dari kertas, tinta printer, hingga alat tulis lainnya. Jika penggunaan ATK tidak dikelola dengan baik, dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk program prioritas justru terbuang untuk keperluan administratif yang bisa diminimalkan.

2. Dampak Lingkungan yang Signifikan

Pemakaian ATK yang tinggi berkontribusi pada peningkatan limbah kertas dan plastik. Produksi kertas memerlukan penebangan pohon dalam jumlah besar, sementara tinta printer dan perlengkapan plastik lainnya menambah volume sampah yang sulit terurai. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada ATK yang berlebihan dapat memperburuk dampak lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran.

3. Ketidakefisienan dalam Proses Administrasi

Ketergantungan terhadap ATK sering kali memperlambat proses administrasi. Penggunaan dokumen fisik membutuhkan lebih banyak waktu untuk pencatatan, distribusi, dan penyimpanan dibandingkan dengan sistem digital. Banyak instansi masih menggunakan metode tradisional yang tidak hanya memakan anggaran, tetapi juga menghambat efektivitas kerja.

Implikasi Kebijakan Efisiensi ATK 90%

Dengan diterapkannya kebijakan efisiensi belanja ATK sebesar 90% melalui S-37/MK.02/2025, instansi pemerintah diharapkan melakukan digitalisasi dalam administrasi mereka. Beberapa langkah yang bisa diterapkan antara lain:

• • Penerapan e-Office dan e-Document: Mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dengan mengoptimalkan sistem digital.

• • Penggunaan tanda tangan elektronik: Mengurangi kebutuhan cetak dokumen untuk persetujuan administratif.

• • Pengurangan stok ATK: Membatasi pembelian ATK hanya untuk keperluan yang benar-benar mendesak.

• • Sosialisasi kepada pegawai: Memberikan edukasi mengenai pentingnya efisiensi ATK dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Baca Juga: Transformasi Digital: Solusi Efisiensi Anggaran ATK melalui Aplikasi Persuratan Digital

Pemakaian ATK yang berlebihan memberikan dampak negatif dari segi anggaran, lingkungan, dan efektivitas kerja. Dengan kebijakan efisiensi ATK 90% dalam S-37/MK.02/2025, pemerintah mendorong instansi untuk beralih ke sistem digital guna mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi administrasi. Langkah ini tidak hanya menghemat anggaran negara tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus segera beradaptasi dengan kebijakan ini untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.