Regula

Sejak UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berlaku dan memberi masa penyesuaian 2 tahun sejak diundangkan pada 17 Oktober 2022, organisasi tidak cukup hanya merasa “sudah aman”. Pemerintahan, BUMN/BUMD, dan perbankan perlu memastikan bahwa proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, transfer, hingga penghapusan data pribadi benar-benar selaras dengan kewajiban

Di era transformasi digital, organisasi tidak lagi hanya dituntut mengumpulkan dan mengelola data pribadi dengan aman. Pemerintahan, BUMN/BUMD, dan perbankan juga harus siap memenuhi hak subjek data secara cepat, akurat, dan terdokumentasi. Salah satu proses yang semakin penting adalah Data Subject Access Request atau DSAR. Istilah ini merujuk pada permintaan

Di era digital, data menjadi aset yang sangat berharga bagi organisasi. Pemerintahan, BUMN/BUMD, dan perbankan mengelola data dalam jumlah besar setiap hari, mulai dari data pegawai, data pelanggan, data transaksi, hingga dokumen strategis yang bersifat rahasia. Di sisi lain, risiko kebocoran data juga semakin meningkat. Ancaman tidak hanya datang dari

Bagi organisasi di Indonesia, terutama instansi pemerintahan, BUMN/BUMD, dan perbankan, memahami perbedaan antara GDPR dan UU PDP bukan lagi sekadar isu hukum, tetapi isu tata kelola. GDPR adalah kerangka pelindungan data Uni Eropa yang dapat berlaku juga pada organisasi di luar Uni Eropa dalam kondisi tertentu, sedangkan UU PDP adalah

Di era digital, organisasi tidak hanya menyimpan data, tetapi juga mengelola data pribadi, data transaksi, dokumen internal, hingga informasi strategis. Bagi instansi pemerintahan, BUMN/BUMD, dan perbankan, data tersebut bukan sekadar aset operasional, melainkan juga tanggung jawab hukum, reputasi, dan layanan publik. UU No. 27 Tahun 2022 menegaskan bahwa pelindungan data

Di tengah meningkatnya digitalisasi layanan, organisasi di sektor pemerintahan, BUMN/BUMD, dan perbankan menghadapi tantangan yang sama: bagaimana mengelola data pribadi secara aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, General Data Protection Regulation (GDPR) sering dijadikan acuan global. Meski GDPR merupakan regulasi Uni Eropa, banyak prinsip dasarnya tetap relevan untuk

Di banyak instansi pemerintahan, BUMN/BUMD, dan perbankan, implementasi sistem baru sering dipandang sebagai proyek teknologi. Padahal, setiap sistem baru hampir selalu membawa perubahan pada cara data pribadi dikumpulkan, disimpan, dipakai, dibagikan, dan diamankan. Di titik inilah Data Protection Impact Assessment (DPIA) menjadi penting: bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai langkah pencegahan

Di tengah meningkatnya digitalisasi layanan, organisasi tidak cukup hanya mengumpulkan dan mengelola data pribadi. Pemerintahan, BUMN/BUMD, dan perbankan juga perlu memastikan bahwa setiap proses pengolahan data dilakukan secara aman, terukur, dan bertanggung jawab. Salah satu langkah penting yang sering terlewat adalah DPIA atau Data Protection Impact Assessment. DPIA membantu organisasi

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap perlindungan data pribadi, organisasi tidak cukup hanya memiliki kebijakan tertulis. Pemerintahan, BUMN/BUMD, dan perbankan juga perlu memiliki dokumentasi yang menunjukkan bagaimana data pribadi diproses dalam kegiatan operasional sehari-hari. Salah satu dokumen yang sangat penting dalam praktik kepatuhan privasi adalah Record of Processing Activities (ROPA). Dokumen