Event

Kepatuhan UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) sering dianggap proyek “sekali jadi”: buat kebijakan, buat SOP, selesai. Faktanya, di organisasi besar—terutama ...

Banyak organisasi fokus pada dokumen UU PDP: kebijakan, SOP, dan sosialisasi. Padahal, salah satu area yang paling sering memicu insiden ...

Banyak instansi, bank, dan BUMN merasa “sudah patuh” karena sudah punya kebijakan keamanan informasi, SOP TI, atau sekadar klausul privasi ...

Pernah dapat permintaan “Saya mau minta salinan data saya” atau “Tolong hapus data saya” yang masuk lewat email, WhatsApp, surat ...

Kalau kepatuhan UU PDP masih diperlakukan sebagai “project dokumen”, hasilnya sering sama: banyak file, banyak template, tapi ketika audit datang—bukti ...

ROPA (Record of Processing Activities) sering dianggap “dokumen compliance” yang cukup dibuat sekali. Padahal, di bank, BUMN, dan instansi pemerintah, ...

Transformasi digital tanpa DPIA ibarat memperbesar risiko tanpa rem. Sistem baru diluncurkan, integrasi vendor berjalan, data makin banyak dikumpulkan—tetapi organisasi ...

Kepatuhan UU PDP sering terdengar seperti proyek besar yang “hanya bisa dilakukan tim legal dan IT yang lengkap”. Padahal di ...

Kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sering dimulai dari niat baik: membuat kebijakan, menunjuk PIC, dan menyusun SOP. Namun ...