Transformasi digital membuat pemerintah, BUMN/BUMD, perbankan, dan perusahaan semakin bergantung pada aplikasi, jaringan, cloud, serta pertukaran data. Ketergantungan tersebut juga meningkatkan kebutuhan untuk memastikan bahwa kontrol keamanan yang diterapkan benar-benar efektif.
Salah satu caranya adalah melalui audit keamanan siber. Audit membantu organisasi mengetahui kondisi keamanan saat ini, menemukan kesenjangan, serta menentukan perbaikan berdasarkan risiko, standar, dan regulasi yang relevan.
Apa Itu Audit Keamanan Siber?
Audit keamanan siber adalah proses sistematis untuk mengevaluasi tata kelola, proses, teknologi, serta kontrol keamanan organisasi dalam menghadapi risiko dan ancaman siber. Kondisi aktual dibandingkan dengan kebijakan internal, standar, kerangka kerja, atau regulasi tertentu.
Berbeda dengan pemeriksaan teknis yang hanya mencari kerentanan, security audit dapat mencakup aspek people, process, technology, governance, risk, dan compliance.
Organisasi juga dapat melakukan audit keamanan informasi untuk mengevaluasi perlindungan informasi dan penerapan kontrol keamanan secara lebih luas.
Tujuan Audit Keamanan Siber
Beberapa tujuan utama audit cybersecurity antara lain:
mengidentifikasi kelemahan dan kesenjangan kontrol;
menilai efektivitas penerapan keamanan;
mengevaluasi risiko keamanan siber;
mendukung pemenuhan regulasi dan standar;
menentukan prioritas tindakan perbaikan;
meningkatkan kesiapan menghadapi insiden; serta
memperkuat ketahanan siber organisasi.
Apa Saja yang Diperiksa dalam Security Audit?
Ruang lingkup audit dapat berbeda sesuai profil risiko dan kebutuhan organisasi. Secara umum, area yang dapat diperiksa meliputi:
tata kelola dan kebijakan keamanan;
manajemen risiko siber;
inventaris dan pengelolaan aset;
identity and access management;
keamanan jaringan, endpoint, dan aplikasi;
perlindungan serta klasifikasi data;
logging dan security monitoring;
vulnerability management;
incident response;
backup dan pemulihan;
business continuity;
keamanan pihak ketiga; serta
awareness keamanan bagi pegawai.
Dengan cakupan tersebut, audit memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar melihat apakah sebuah sistem memiliki antivirus, firewall, atau perangkat keamanan tertentu.
Bagaimana Proses Audit Keamanan Siber Dilakukan?
Pelaksanaan audit umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan.
1. Menentukan Tujuan dan Ruang Lingkup
Auditor bersama organisasi menentukan sistem, proses, aplikasi, lokasi, unit kerja, dan standar yang menjadi kriteria audit.
2. Mengumpulkan Dokumen dan Bukti
Auditor dapat meninjau kebijakan, SOP, inventaris aset, risk register, arsitektur jaringan, daftar akses, catatan insiden, hingga bukti backup.
3. Melakukan Assessment
Assessment dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen, sampling, review konfigurasi, dan pengujian teknis apabila termasuk dalam ruang lingkup.
4. Mengidentifikasi Gap dan Risiko
Kondisi aktual kemudian dibandingkan dengan kriteria audit. Dari proses ini dapat ditemukan kontrol yang belum tersedia, belum diterapkan konsisten, atau belum efektif.
5. Menyusun Temuan dan Rekomendasi
Temuan audit sebaiknya tidak hanya menunjukkan kekurangan, tetapi juga menjelaskan risiko serta tindakan yang direkomendasikan.
6. Melakukan Remediasi dan Follow-up
Audit tidak berhenti setelah laporan diterbitkan. Organisasi perlu menyusun action plan, menetapkan PIC dan target waktu, kemudian memonitor penyelesaian setiap temuan.
Standar yang Digunakan dalam Audit Keamanan Siber
Tidak ada satu standar yang tepat untuk seluruh organisasi. Kriteria audit perlu disesuaikan dengan industri, risiko, serta kewajiban regulasi.
ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27002
ISO/IEC 27001:2022 menetapkan persyaratan untuk Information Security Management System (ISMS), sedangkan ISO/IEC 27002:2022 memberikan panduan mengenai kontrol keamanan informasi.
Keduanya dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi tata kelola dan penerapan kontrol keamanan informasi.
NIST Cybersecurity Framework
NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 membantu organisasi mengelola risiko keamanan siber melalui enam fungsi utama: Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, dan Recover.
Kerangka ini dapat membantu melihat keamanan siber sebagai siklus pengelolaan risiko, bukan sekadar aktivitas teknis.
Regulasi KKS Bank Indonesia
Untuk pihak yang termasuk dalam cakupan pengaturan Bank Indonesia, PBI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) menjadi salah satu acuan penting. Regulasi tersebut ditujukan antara lain kepada Penyelenggara Sistem Pembayaran, pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi Bank Indonesia.
Ketentuan pelaksanaannya antara lain diatur melalui PADG Nomor 24 Tahun 2024. Dalam konteks ini, organisasi dapat membutuhkan audit KKS untuk menilai kepatuhan sekaligus kesiapan dan ketahanan menghadapi risiko siber.
Audit Keamanan Siber vs Vulnerability Assessment dan Penetration Testing
Ketiganya memiliki fokus berbeda.
Audit keamanan siber mengevaluasi tata kelola, proses, risiko, kontrol, dan kepatuhan. Vulnerability assessment berfokus menemukan kerentanan teknis, sedangkan penetration testing menguji apakah kelemahan tertentu dapat dimanfaatkan melalui simulasi serangan.
Karena itu, vulnerability assessment dan penetration testing dapat menjadi bagian dari program pengujian keamanan sistem TI, tetapi tidak menggantikan audit keamanan secara menyeluruh.
Kapan Organisasi Perlu Melakukan Audit?
Audit perlu dipertimbangkan ketika organisasi mengalami perubahan besar pada infrastruktur atau sistem, menghadapi insiden keamanan, memiliki kebutuhan kepatuhan baru, menggunakan banyak pihak ketiga, atau membutuhkan evaluasi independen terhadap kontrol yang sudah diterapkan.
Audit secara berkala juga membantu manajemen mengetahui area dengan risiko terbesar sehingga anggaran dan program keamanan dapat diprioritaskan secara lebih tepat.
Tingkatkan Ketahanan Siber melalui Cyber Security Services
Hasil audit yang baik tidak sekadar menunjukkan “ada kelemahan”, tetapi membantu organisasi memahami apa yang harus diperbaiki, seberapa besar risikonya, dan tindakan mana yang perlu diprioritaskan.
Melalui Cyber Security Services, organisasi dapat melakukan security audit, gap assessment, audit KKS, evaluasi efektivitas pengendalian, serta penyusunan rekomendasi dan roadmap perbaikan sesuai kebutuhan. Layanan audit KKS juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan terhadap PBI Nomor 2 Tahun 2024 dan PADG Nomor 24 Tahun 2024.
Konsultasikan kebutuhan audit keamanan siber organisasi Anda untuk mengetahui kondisi keamanan saat ini serta langkah perbaikan yang perlu diprioritaskan.
