Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan – Pada saat ini kita sedang berada di era digital yang bekembang dengan pesatnya, yang lambat laun akan mengubah cara hidup, pola pikir kita dan cara bekerja kita dalam kehidupan kita sehari-hari baik secara pribadi maupun berhubungan dengan orang lain .
Perkembangan teknologi saat ini merupakan bagian dari Revolusi Industri yang sudah berlangsung secara beberapa tahapan. Sedangkan era digital yang berkembang pesat saat ini , akan membawa kita ke depan pintu masuk Revolusi Industri 4.0 yang sudah didepan mata.
Apa itu Revolusi Industri 4.0? Seperti halnya dengan Revolusi Industri yang sudah berjalan sebelumnya, istilah revolusi industri 4.0 ini sendiri muncul diawali dengan adanya mega proyek Pemerintah Federal Jerman terkait penggunakan teknologi komputerisasi yang caggih disetiap pabrik di Jerman pada tahun 2012 dan berkembang hingga saat ini.
Di negara kita, Revolusi Industri 4.0 diawali dengan pencanangan “Making Indonesia 4.0” oleh Presiden Joko Widodo pada acara Indonesia Industrial Summit pada tahun 2018 yang lalu, program tersebut sebagai bagian dari strategi industri secara nasional pada Revolusi Industri 4.0 yang meliputi berbagai bidang, salah satunya adalah bidang tata kelola pemetintahan.
Apa hubungannya Revolusi Industri 4.0 dengan sistem tata kelola pemerintahan kita? Jelas sangat erat sekali hubungannya. Karena didalam perkembangan Revolusi Industri 4.0, penerapan teknologi informasi (e-government) merupakan keharusan bagi penyelenggara negara (pemerintah).
Untuk mendukung diidalam mewujudkan e-government tersebut, pemerintah sudah mengesahkan peraturan maupun perundangan yang berkaitan dengan teknologi informasi.
Yaitu diwali dengan dikeluarkannya Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dilanjutkan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) no. 06 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-udang tersebut, terutama Perpres No.95 tahun 2018 tentang SPBE, ini membuktikan bahwa saat ini pemerintah kita serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-government) secara menyeluruh dan saling berhubungan dalam suatu sistem administrasi pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu instansi pemerintahan.
Intinya adalah agar proses pelayanan publik dari penyelenggara negara (pemerintah) kepada masyarakat agar lebih efektif, efisien dan responsif (lebih cepat direspon).
Dan juga penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan (e-government) ini, juga merupakan salah satu cara mewujudkan reformasi birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih transparan, efektif dan efisien.
Selain itu juga dalam kaitannya dengan revolusi industri 4.0, pemanfaatan eknologi informasi dalam setiap unsur di tata kelola pemerintahan, juga merupakan salah satu penunjang bagi aparatur sipil negara (ASN) agar lebih bekualitas, inovatif, berdaya saing, efektif dan efisien didalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Untuk melaksanakannya, dibutuhkan sebuah inovasi yang mampu mendukung dan mengimplementasikan teknologi informasi didalam tata kelola pemerintahan (e-government) secara mudah, efektif dan efisien sebagai bagian dari era Revolusi Industri 4.0.
Untuk itu IntegraOffice hadir sebagai solusi yang tepat, efektif, mudah dan efisien dalam menjalankan fungsi manajemen perkantoran yang sudah terintegrasi.
integraOffice, sudah didukung dengan manajemen dokumen (Document Management System), Knowledge Management System (KMS), Alur Disposisi ( e-Office Persuratan), hingga koordinasi antar anggota tim
Ingin tahu lebih lanjut tentang IntegraOffice, silakan klik : integrasolusi.com/kontak kami
Join With Us and Transform Your Business To Digital!
