Keamanan

Ancaman siber dapat memanfaatkan berbagai kelemahan, mulai dari konfigurasi yang tidak aman, perangkat lunak yang belum diperbarui, hingga celah pada aplikasi. Karena itu, organisasi perlu mengetahui kerentanan sebelum celah tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Dua metode yang sering digunakan adalah Vulnerability Assessment (VA) dan Penetration Testing (pentest). Meski […]

Ancaman siber tidak hanya berisiko menyebabkan gangguan sistem, tetapi juga dapat berdampak pada kerahasiaan data, keberlangsungan layanan, kepatuhan, hingga reputasi organisasi. Karena itu, pemerintahan, BUMN/BUMD, perbankan, dan organisasi lain perlu mengetahui risiko yang paling kritis sebelum menjalani audit keamanan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah cybersecurity risk assessment. Proses

Implementasi firewall, antivirus, sistem monitoring, hingga kebijakan keamanan belum otomatis menjamin organisasi terlindungi dari risiko siber. Pemerintah, BUMN/BUMD, perbankan, dan perusahaan dengan layanan digital tetap perlu memastikan bahwa kontrol keamanan yang diterapkan benar-benar efektif. Salah satu caranya adalah melalui security audit. Proses ini dilakukan secara sistematis mulai dari menentukan ruang

Menjelang audit keamanan siber, salah satu tantangan yang sering muncul bukan hanya apakah kontrol keamanan sudah diterapkan, tetapi apakah organisasi mampu menunjukkan dokumen dan bukti penerapannya secara memadai. Karena itu, pemerintahan, BUMN/BUMD, perbankan, dan organisasi lainnya perlu memiliki checklist audit keamanan siber sebelum proses pemeriksaan dimulai. Persiapan yang sistematis membantu

Transformasi digital membuat banyak proses bisnis bergantung pada aplikasi, jaringan, cloud, dan data. Bagi pemerintahan, BUMN/BUMD, perbankan, hingga perusahaan swasta, gangguan keamanan siber bukan lagi sekadar persoalan teknis, tetapi dapat memengaruhi operasional, reputasi, kepatuhan, dan kepercayaan pengguna. Risikonya juga semakin besar. IBM Cost of a Data Breach Report 2026 mencatat

Transformasi layanan keuangan membuat proses transaksi semakin cepat dan terhubung. Namun, peningkatan digitalisasi juga memperbesar eksposur terhadap risiko siber yang dapat mengganggu operasional, menimbulkan kerugian, hingga berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Untuk memperkuat penerapan keamanan siber, Bank Indonesia menerbitkan PADG 24/2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS). Ketentuan

Digitalisasi layanan keuangan membuat transaksi semakin cepat dan efisien. Namun, ketergantungan pada sistem digital juga meningkatkan risiko serangan siber yang dapat mengganggu operasional, menyebabkan kerugian finansial, hingga berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Untuk memperkuat ketahanan sektor tersebut, Bank Indonesia menerbitkan PBI 2/2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS).

Digitalisasi layanan keuangan membuat organisasi semakin bergantung pada sistem informasi yang selalu tersedia, aman, dan mampu pulih ketika terjadi gangguan. Di sisi lain, peningkatan digitalisasi juga meningkatkan eksposur terhadap risiko siber. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS)

Transformasi digital membuat pemerintah, BUMN/BUMD, perbankan, dan perusahaan semakin bergantung pada aplikasi, jaringan, cloud, serta pertukaran data. Ketergantungan tersebut juga meningkatkan kebutuhan untuk memastikan bahwa kontrol keamanan yang diterapkan benar-benar efektif. Salah satu caranya adalah melalui audit keamanan siber. Audit membantu organisasi mengetahui kondisi keamanan saat ini, menemukan kesenjangan, serta