Keamanan

Digitalisasi layanan perbankan membuat transaksi semakin cepat dan mudah, tetapi pada saat yang sama memperluas permukaan risiko siber. Aplikasi mobile banking, integrasi API, cloud, layanan pihak ketiga, hingga akses ke sistem kritikal membutuhkan kontrol keamanan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga terbukti efektif. Di sinilah cybersecurity audit bank memiliki peran […]

Digitalisasi layanan perbankan membuat transaksi, data nasabah, aplikasi, jaringan, hingga layanan pihak ketiga semakin terhubung. Di sisi lain, kondisi tersebut memperluas risiko serangan siber, akses tidak sah, kebocoran data, hingga gangguan operasional. Karena itu, audit keamanan informasi perbankan tidak cukup hanya memastikan bank memiliki firewall, antivirus, atau kebijakan keamanan. Auditor

Organisasi dapat memiliki firewall, antivirus, sistem backup, kebijakan akses, hingga prosedur penanganan insiden. Namun, keberadaan berbagai kontrol tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa keamanan informasi sudah berjalan efektif. Di sinilah information security audit dibutuhkan. Audit membantu organisasi menilai apakah kontrol keamanan telah dirancang dengan tepat, diterapkan secara konsisten, memiliki bukti pelaksanaan,

Digitalisasi perbankan membuat hampir seluruh layanan bergantung pada teknologi informasi, mulai dari core banking, mobile banking, sistem pembayaran, hingga pengelolaan data nasabah. Ketergantungan ini memberikan efisiensi, tetapi sekaligus meningkatkan risiko operasional dan keamanan siber. Karena itu, audit sistem informasi bank diperlukan untuk menilai apakah teknologi, proses, dan pengendalian TI telah

Transformasi digital membuat layanan perbankan semakin bergantung pada aplikasi, jaringan, data, API, cloud, hingga berbagai penyedia layanan teknologi. Di sisi lain, kompleksitas tersebut memperbesar risiko serangan siber, kebocoran data, penyalahgunaan akses, dan gangguan layanan. Karena itu, IT security audit diperlukan untuk memastikan kontrol keamanan tidak hanya tersedia dalam dokumen, tetapi

Transformasi digital membuat operasional organisasi semakin bergantung pada aplikasi, jaringan, data, dan layanan berbasis teknologi. Kondisi ini juga meningkatkan risiko serangan siber, kebocoran data, gangguan layanan, hingga kerugian finansial. Karena itu, menggunakan jasa audit security tidak hanya bertujuan menemukan celah teknis. Audit juga membantu PJP, PIP, perbankan, BUMN/BUMD, dan perusahaan

Keamanan siber kini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian dari kepatuhan terhadap regulasi. Bagi penyelenggara yang berada dalam pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia, penerapan Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) menjadi kewajiban yang perlu dikelola secara serius. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2 Tahun 2024, Bank Indonesia mengatur tata

Audit keamanan siber tidak berhenti ketika auditor selesai melakukan pemeriksaan. Bagi penyelenggara yang berada dalam cakupan pengaturan Bank Indonesia (BI), hasil evaluasi keamanan perlu didokumentasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks audit keamanan siber Bank Indonesia, organisasi juga perlu membedakan laporan audit sistem informasi dengan laporan tahunan

Transformasi digital pada sektor keuangan membuat sistem informasi semakin terhubung. Di sisi lain, kondisi tersebut juga meningkatkan eksposur terhadap risiko serangan dan insiden siber. Untuk memperkuat keamanan sektor keuangan, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS). Ketentuan operasionalnya